Bertempat di Hotel Yasmin Jayapura (5/11/09) berlangsung kegiatan Sosialisasi
Good Governance Index dilingkungan Pemerintah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura
dan Kabupaten Kerom, yang dibuka
Walikota Drs. M.R. Kambu, M.Si. yang disponsori oleh Lembaga Administrasi
Negara RI.
Pada kesempatan ini, Desi Fernanda,
Deputi Bidang Litbang Administrasi Pembangunan dan Otomasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI (LAN RI), menyampaikan terima kasih kepada
Pemerintah Kota Jayapura, atas pemberian kesempatan untuk menyelenggarakan
forum sosialisasi GGI, yang diikuti unsur Bappeda, perwakilan SKPD,
Inspektorat, dan undangan umum lainnya dari Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura
dan Kabupaten Kerom.
Dalam sambutan pembukaannya, Walikota Drs. M.R. Kambu, M.Si mengemikakan bahwa, Pemerintah Kota Jayapura dalam
mewujudkan visi dan misinya sebagai Kota Beriman, Maju, Mandiri dan Sejahtera, adalah
menjadikan Kota Jayapura sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
jasa dan pusat Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, khususnya di Provinsi
Papua dalam segala aspek pembangunan, termasuk didalamnya yaitu peningkatan
pelayanan pembangunan dan pemerintahan kepada masyarakat Kota Jayapura dengan
lebih baik, jujur, terbuka dan tanpa pamrih serta terus mengupayakan
penyelenggaraan pemerintahan secara bersih dan berwibawa.
Good governance merupakan kebijakan pemerintah dalam tata kelola
pemerintahan dan negara dari tingkat pusat hingga daerah baik oleh kalangan
eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Namun dalam perkembangannya ternyata
masih sebatas wacana bahkan pemahaman tentang good governance oleh para
penyelenggara pemerintahan masih bermacam-macam ragam konsep, sesuai pemahaman
dan penafsiran serta untuk kepentingan masing-masing dan belum diaplikasikan
dalam perilaku dan kegiatan sehari- hari di tempat kerja. Kondisi tersebut di atas menggambarkan bahwa
pemahaman tentang konsep good governance index pada khususnya masih belum
terinternalisai dengan baik termasuk di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, baik
secara pribadi maupun secara instansional, walaupun disadari bahwa konsep good
governance ini merupakan kebijakan pemerintah yang yuridis formal tertuang
dalam peraturan perundang- undangan yang mengikat bagi setiap penyelenggara
pemerintahan baik di pusat maupun di daerah juga termasuk aparatur di
lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.
Dengan melihat kondisi di atas, maka ia berharap melalui sosialisasi
tentang good governance index ini peserta dapat membangun persepsi yang positif
tentang instrumen ukur pelaksanaan good governance sebagai pedoman yang dapat
digunakan dalam mengukur kinerja aparatur sesuai sistem dan mekanisme yang
berlaku. Dengan demikian akan terbangun
kesadaran aparatur pemerintah untuk lebih jeli dalam melaksanakan pelayanan
pemerintahan dan pembangunan dengan jujur, bersih dan transparan.
(Meyer/Ade Att.)
